Jumat, 3 Desember 2021 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel

Tantangan Utama Humas Pemerintah dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital

Minggu, 12 September 2021

Penulis: Bagja Rahmatullah, S.T., M.A.P.

ProkopimBandung – Di era digital seperti saat ini, Humas Pemerintah dituntut untuk mengembangkan segala potensinya agar dapat terus berkontribusi dalam mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah kepada masyarakat. Humas, jika dilihat dalam paradigma sebagai salah satu fungsi manajemen di bidang informasi dan komunikasi pada intitusi Pemerintah, maka Humas Pemerintah diharuskan menerapkan sikap yang persuasif, efektif, dan efisien dalam menjalankan fungsi manajemennya, tentunya dalam rangka membangun citra dan reputasi positif Pemerintah.

Terdapat 5 tantangan utama yang harus dimiliki oleh Humas Pemerintah di era digital seperti saat ini antara lain, harus dapat dipercaya, memiliki kapabilitas yang mumpuni, memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap audiennya, berkontribusi atau involved dalam sebuah percakapan atau komunikasi, dan memiliki pengaruh yang besar dalam manajemen. Hal ini disampaikan oleh Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR pada saat Konvensi Nasional Pranata Humas Indonesia pada hari Senin, 30 Agustus 2021.

Humas Pemerintah saat ini diharuskan menjadi unit atau personal yang dinamis, di mana diperlukan kerja keras dan kerja cerdas dalam mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat. Beberapa hal yang harus Humas Pemerintah lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, edukasi, sosialisasi kepada publik harus memiliki nilai keakuratan yang tinggi. Selain itu, Humas Pemerintah juga harus memiliki sense agar dapat melakukan penyebaran informasi di waktu yang tepat agar setiap informasi dari kebijakan, kinerja Pemerintah dapat efektif tersampaikan. Dengan pola seperti ini, Humas Pemerintah akan meningkatkan keandalannya dalam mengawal kebijakan pemerintah kepada publik sehingga publik dapat menilai profesionalitas dari Humas Pemerintah yang akan meningkatkan kepercayaannya.

Selanjutnya, sebagai Humas Pemerintah yang bekerja di era yang penuh kecepatan ini tidak diperkenankan untuk diam dan berpuas diri dalam satu level atau tingkatan saja, melainkan Humas Pemerintah harus memiliki jiwa yang ingin terus menerus melakukan peningkatan akan kompetensi dan kapabilitas yang dimilikinya. Humas Pemerintah diwajibkan meningkatkan kemampuan-kemampuan dan kompetensinya di ranah teknologi, kreatifitas dan terus melakukan inovasi, kemampuan kepemimpinan, manajemen, kemampuan riset, menulis dan berbicara di depan umum, finance & budgeting, kemampuan SDM, dan juga kewirausahaan. Pengembangan ini akan berdampak pada kapabilitas Humas Pemerintah yang lebih mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tidak kalah penting, Humas Pemerintah juga harus memiliki pemahaman yang baik akan siapa audiens yang ditargetkannya. Tidak hanya melihat audiens pada lingkungan internal saja melainkan Humas Pemerintah juga harus bisa memetakan audiens eksternalnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa Humas Pemerintah juga sekarang harus melek untuk menyasar target audiens di tingkat internasional. Pemahaman akan audiens ini dibangun dengan basis dalam membangun sebuah hubungan atau relations yang dapat disesuaikan satu sama lain tergantung audiens yang ditargetkan. Dengan memahami audiens, maka Humas Pemerintah akan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya kebijakan arah pengelolaan Pemerintahan kepada era keterbukaan informasi publik, peran dari Humas Pemerintah kini secara signifikan kian vital. Akan tetapi, kondisi hingga saat ini masih belum banyak dari instansi Pemerintah menyadari akan peran penting dari Humas. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat Humas Pemerintah menancapkan lebih banyak pengaruh dalam sebuah institusi Pemerintah. Pengaruh yang Humas Pemerintah lakukan adalah memberikan masukan kepada Pimpinan bahwa ada sudut pandang lain dalam sebuah kebijakan yang tidak kalah penting, yaitu sudut pandang komunikasi.

Harapannya, jika Humas Pemerintah yang kian profesional dengan wewenang dan pengaruh yang besar pada tubuh Pemerintah bisa membantu perbaikan dalam pengelolaan Pemerintahan di sektor digital, karena saat ini Pemerintah berhadapan dengan disinformasi atau informasi hoax yang sangat deras di mana informasi hoax ini mayoritas berasal dari media digital. Untuk itu jika Pemerintah melakukan tindakan kehumasan dengan baik, maka kinerja, program, dan kebijakannya akan dapat dipahami oleh publiknya. Di saat inilah, good governance bukan sebuah hal yang sulit untuk diraih.* Penulis Karyawan Subbagian Dokumentasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Setda Kota Bandung.


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR