Jumat, 3 Desember 2021 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel

Menyiapkan Pranata Humas dalam Melakukan Kapitalisasi Media untuk Membangun Kebijakan Publik

Selasa, 7 September 2021

Penulis: Bagja Rahmatullah, S.T., M.A.P.

ProkopimBandung – Dewasanya di saat kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana arus informasi kian marak di kalangan masyarakat, peran dari pilar demokrasi Indonesia keempat, yakni insan pers atau media sangat vital. Peran pers atau media di sini adalah menggiring opini publik dan mendorong inisiatif publik untuk dapat ikut berperan serta dalam melaksanakan demokrasi dan berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan Negara.

Seperti halnya yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, peran dari insan pers atau media yang begitu vital masuk ke dalam jajaran konsep pentahelix atau lima unsur kekuatan pembagunan di Jawa Barat. Unsur pemerintah yang memiliki political power dalam merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan harus diimbangi oleh unsur lainnya seperti social power, knowledge power, dan yang insan pers atau media lakukan adalah kewenangannya dalam menyebarkan informasi-informasi tentang kekuatan dari unsur-unsur lainnya dengan sebaik-baiknya agar dapat dicerna dan dipahami dengan maksimal oleh publik sehingga dapat menguatkan unsur-unsur lainnya.

Pranata Humas sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas sebagai Government Public Relation harus dapat menangkap kesempatan dengan sebaik-baiknya dari peran vital yang dimiliki oleh media dalam rangka membangun kebijakan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pranata Humas harus dapat melakukan kapitalisasi media untuk kepentingan dalam membangun kebijakan publik.

Istilah kapitalisasi media memang kerap kali dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Kapitalisasi ini menandakan bahwa peran yang dimiliki oleh media akan dijadikan modal untuk dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi salah satu pihak saja. Terlebih dengan kondisi politik di Indonesia saat ini di mana media seolah-olah di-“setir” hanya untuk mempropagandakan isu yang hanya menguntungkan dalam merepresentasikan elit oligarki saja.

Konotasi negatif tentang kapitalisasi media ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi Pranata Humas dalam membuktikan bahwa kapitalisasi media juga dapat digunakan untuk hal-hal yang positif bahkan mencerahkan bagi publik dengan memanfaatkan modal dari peran media untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam membangun kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi aktual, faktual agar social power yang dihasilkan oleh publik dapat selaras dengan niat dibangunnya kebijakan publik tersebut.

Dalam melakukan kapitalisasi media, Pranata Humas harus melaksanakan beberapa tahapan, yakni Pranata Humas harus dapat melakukan pengukuran tensi publik melalui survey media, merangkul media mainstream untuk melakukan clearence informasi dan menghalau hoax. Merangkul media dalam konteks media relation yang dilakukan oleh Pranata Humas tidak hanya dibangun atas asas keuntungan saja, namun harus dibangun hubungan yang intim secara komunikasi di mana prinsip keterbukaan informasi publik harus tetap terjaga baik dengan media.

Salah satu langkah yang dapat Pranata Humas lakukan dalam hal merangkul media adalah dengan melaksanakan briefing kepada Pemimpin Redaksi, media visit, menyelenggarakan event-event editors club dan bahkan mendekatkan diri antara Pemerintah dengan media melalui kegiatan-kegiatan ice breaking yang dilakukan di alam terbuka seperti media gathering. Kegiatan-kegiatan ini cukup efektif untuk menjalin hubungan yang baik antara Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Pranata Humas bersama dengan media sebagai mitra dan sahabat yang turut serta bersama sama, berkolaborasi, bersinergi dalam menjalankan pembangunan dan penyelenggaraan Negara.

Jika proses media relation sudah berjalan, maka Pranata Humas dapat melakukan tahapan selanjutnya dari kapitalisasi media yaitu mengumpulkan isu dari pantauan redaksi. Media sebagai institusi memiliki peran besar dalam proses transformasi pengetahuan yang mereka dapatkan dari lingkungan sosial serta merangkum fakta fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, seorang Pranata Humas harus dapat mengumpulkan isu-isu yang beredar di publik langsung dari pantauan redaksi media untuk dapat merencanakan atau membuat agenda setting yang tepat dalam memberikan pandangan dalam proses pembangunan kebijakan publik. Selain itu, Pranata Humas juga harus melakukan highlight dari isu-isu yang didapatkan dari hasil pantauan redaksi untuk menjadikan atensi publik.

Pada saat proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Pranata Humas telah selesai dikantongi dengan baik, maka hasil ini dapat disampaikan sebagai salah satu variabel penentu dan variabel penting dalam pengambilan keputusan pada proses pembuatab sebuah kebijakan publik. Dan setelah kebijakan publik ini selesai dibuat, tahapan terakhir yang harus dilaksanakanan oleh Pranata Humas untuk dapat menyempurnakan konsep kapitalisasi media adalah dengan memberikan framing yang tepat terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada media melalui kanal-kanal yang telah terbangun dalam media relation. Framing ini yang akan menentukan isi dari informasi yang akan diterbitkan dan diproduksi oleh media-media dan akan disebarluaskan kepada publik. Jika proses kapitalisasi media ini dapat berjalan dengan lancar, maka seharusnya setiap kebijakan yang dibangun dan dibuat oleh pemerintah tidak akan menimbulkan mispersepsi dari publik sehingga social power yang dimiliki oleh publik atau masyarakat dapat dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan.

Namun hal terpenting dalam penyelenggaraan konsep kapitalisasi media ini adalah pembekalan pengetahuan dan kemampuan dari Pranata Humasnya itu sendiri. Jika memang sebuah institusi pemerintah sudah siap untuk melakukan kapitalisasi media, maka institusi pemerintah tersebut juga harus sudah siap untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dari kompetensi Pranata Humas nya sebagai garda terdepan dalam melakukan kapitalisasi media. Karena ibarat sebuah restoran, untuk dapat menghasilkan masakan yang enak maka diperlukan chef yang berbakat dengan dibekali alat-alat yang mumpuni dengan kata lain untuk dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan efisien, aktual, faktual maka harus ditopang oleh Sumber Daya Manusia dengan kemampuan yang mumpuni agar kebijakan publik yang dibangun akan sesuai dengan maksud dan tujuannya.* Penulis Karyawan Subbagian Dokumentasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Setda Kota Bandung.


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR