Senin, 23 April 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Profil
RSUD Kota Bandung

Naik Kelas, Layanan pun Makin Berkualitas

Senin, 16 April 2018

Naik Kelas, Layanan pun Makin Berkualitas
Dok. Humas.Bandung.go.id
IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang representatif.*

HumasBandung – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung sejak 7 Desember 2017 berhasil naik kelas dari rumah sakit kelas C menjadi B. Keberhasilan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan performa manajemen dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Direktur RSUD Kota Bandung, Exsenvenny Lalopua, layanan rumah sakit kelas B baru bisa diberikan kepada pasien mulai bulan April 2018. Mengapa baru bisa dilaksanakan pada bulan April, karena untuk menerapkan pelayanan rumah sakit kelas B harus mendapat persetujuan dari BPJS Kesehatan. Sesuai regulasi, BPJS Kesehatan harus melakukan visitasi dan verifikasi terhadap layanan rumah sakit.

“Pasien yang dilayani di RSUD Kota Bandung sebanyak 85% adalah peserta BPJS. Maka kita belum bisa memberikan layanan kelas B jika belum mendapat verifikasi dari BPJS. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) kita dengan BPJS tidak bisa langsung diubah. Kita baru selesai adendum bulan April ini,” jelas wanita yang karib disapa Venny kepada humas.bandung.go.id, Senin (16/4/2018).

Saat ini, lanjutnya, pasien sudah bisa dilayani dengan pelayanan rumah sakit kelas B. Untuk pasien BPJS Kesehatan kelas B, besaran tarifnya 10-20% lebih tinggi dari kelas C.

“Pasien-pasien kelas C tetap terlayani. Tetapi dengan kelas B ini, ada lebih banyak layanan yang bisa dilakukan kepada pasien. Fasilitas-fasilitas kami seperti CT-Scan dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sudah bisa kita layani dengan BPJS. Kita juga tidak perlu memberikan rujukan ke rumah sakit kelas B kepada pasien, sudah bisa kita layani sendiri,” katanya.

Dengan jumlah layanan yang lebih banyak, diharapkan bisa mengeskalasi pendapatan rumah sakit untuk pelayanan yang lebih baik. Pendapatan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas alat kesehatan, membayar gaji para tenaga kesehatan, dan peningkatan kapasitas pegawai.

“Karena rumah sakit itu orientasinya memang bukan profit. Kami tidak mencari keuntungan. Semua pendapatan yang kita peroleh akan kita kembalikan dalam bentuk peningkatan mutu layanan,” tegasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah gaji para tenaga kesehatan yang besarannya ditentukan oleh kemampuan rumah sakit. Saat ini, RSUD yang berada di kawasan Ujungberung ini memiliki 479 pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-PNS yang gajinya serta jasa pelayanannya dibayar dari pendapatan rumah sakit.

“Hal itu sangat kita perhatikan pula. Oleh karena itu sejak lama kami mengajukan agar rumah sakit ini dinaikkan menjadi kelas B, salah satunya untuk itu, agar kita bisa memenuhi segala kebutuhan operasional rumah sakit. Tapi segalanya butuh proses, kami sedang berusaha,” tuturnya.

Demikian pula halnya dengan premi BPJS Ketenagakerjaan yang juga menjadi aspirasi para tenaga kesehatan kepada manajemen rumah sakit. Venny menjelaskan, pihaknya sedang mengkaji tentang pemenuhan permintaan karyawannya itu. “Kita sedang berhitung dulu dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Namun Venny optimis, kondisi ini akan segera membaik setelah operasional rumah sakit kelas B bisa diberlakukan. Jika bulan ini bisa efektif, maka BPJS bisa membayarkan klaim layanannya pada Juni 2018 setelah melalui serangkaian proses verifikasi.

“Tapi yang terpenting tiga pilar rumah sakit, yaitu pelayanan, pendidikan, dan penelitian itu tidak terganggu. Kami tetap berusaha mengoptimalkan semuanya,” katanya.* nurul - humas.bandung.go.id



BAGIKAN

BERI KOMENTAR