Sabtu, 20 April 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Layanan Siaran Pers


logo humas bandung
SIARAN PERS
Tanggal    25 Februari 2019 Disiapkan oleh    Humas Kota Bandung
UNTUK SIARAN CEPAT

barkop

Oded: Dana Kelurahan dan PIPPK Dilarang Tumpang Tindih

WALI Kota Bandung, Oded Muhammad Danial mengingatkan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tidak tumpang tindih dengan dana Bantuan Kelurahan. Hal itu agar pemanfaatan dua dana tersebut tidak berujung ke jalur hukum.

Ia meminta agar pemanfaatan dana PIPPK dan Bantuan Kelurahan harus merata dan optimal sehingga bisa semakin menyejahterakan warga. 

Oded mengungkapkan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Kewilayahan di Hotel el Royale, Jalan Merdeka, Bandung, Senin (25/2/2019).

"Untuk kali ini rapat koordnasi kewilayahan lebih istimewa. Karena di 2019 ini, kita mendapatkan kucuran dana bantuan dari pusat. Oleh karena itu harus dipastikan tidak boleh ada tumpang tindih, jangan sampai ada duplikasi,"‎ ucap Oded.

Oded meminta, aparatur kewilayahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tim pendamping ini agar memanfaatkan rapat secara maksimal. Sebab, mereka akan mengelola dana yang semakin besar yaitu dana PIPPK ditambah Bantuan Kelurahan.

Praktis, sambung Oded, perlu ‎pemahaman lebih mendalam khususnya yang berkenaan dengan regulasi. Sehingga dalam rapat ini menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi perihal teknis pelaksanaan agar sesuai dengan aturan.

"Insya Allah rapat bisa menghasilkan rumusan lebih baik dan komprehensif. Kita harus hati-hati terutama dari administrasi jangan sampa overlap," jelasnya.

Lebih lanjut Oded juga meminta koordinasi antara aparatur kewilayahan dengan tm pendamping terjalin dengan baik. Ia tak ingin pelayanan terhambat hanya karena koordinasi yang tersendat.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyatakan, rapat koordinasi ini  untuk menyamakan persepsi bahwa Bantuan Kelurahan yang baru hadir di 2019 ini berbeda dengan PIPPK. Sehingga, pelaksanaannya di lapangan tidak tercampur satu sama lain pada proyek atau kegiatan yang sama.

"Musyawarah sudah dilakukan, skala prioritas juga sudah ada,ini lebih ke pehamanan regulasi untuk menyamakan regulasi yang kita kawal. ‎Kita samakan persepsi juga biar tidak ada duplikasi," ujar Asep.

 

Kabag Humas Setda Kota Bandung

Dedi Priadi Nugraha


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR