Selasa, 16 Oktober 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Layanan

Aplikasi Sinabak, Produk Unggulan Orpad Kota Bandung

Selasa, 7 Agustus 2018

Aplikasi Sinabak, Produk Unggulan Orpad Kota Bandung
Primanda/Humas.Bandung.go.id
KEPALA Bagian Orpad Sekretariat Daerah Kota Bandung, Medi Mahendra didampingi Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Orpad, Christina Martha Hehahia di Bandung Menjawab.*

HumasBandung - Inilah produk unggulan Orpad Kota Bandung. Aplikasi Sinabak (Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja) yang merupakan aplikasi khusus untuk menganalisis jabatan dan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aplikasi ini --seperti diungkapkan Kepala Bagian Orpad (Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah) Sekretariat Daerah Kota Bandung, Medi Mahendra dalam Bandung Menjawab di Ruang Media Balai Kota, Selasa (7/8/2018)-- mampu menyinergikan tiga regulasi pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB), serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Permenka BKN).

Menurut Medi, aplikasi Sinabak mampu menganalisa jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan ketiga regulasi itu. Medi pun mengklaim, aplikasi ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

“Ini adalah satu-satunya di Indonesia yang mengintegrasikan tiga regulasi dari Permenpan, Permendagri, Pemenka BKN,” katanya.

Dijelaskan, aplikasi ini sangat memudahkan untuk menyusun Anjab dan ABK. Anjab dan ABK merupakan kunci pemetaan kebutuhan pegawai di tataran pemerintah. Perannya amat penting untuk memastikan penempatan pegawai di lingkungan pemerintah diatur secara proporsional.

Terlebih lagi, kata Medi, pascakebijakan moratorium ASN pemerintah daerah harus betul-betul mengefektifkan penempatan sumber daya manusia.

Bagian Orpad tengah menyusun ulang Anjab dan ABK untuk Pemkot Bandung. Hal itu karena struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemkot Bandung berubah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Kami sedang mengevaluasi seluruh perangkat daerah pasca terbitnya PP 18. Jadi kami melakukan Anjab dan ABK ulang sehingga memperoleh evaluasi jabatan untuk sumber informasi pimpinan melakukan pemetaan jabatan,” kata Medi.

Anjab dan ABK ini penting, sebab Pemkot Bandung tidak hanya ingin menempatkan ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi saja. Pemkot Bandung juga perlu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

“Pemerintah tidak ingin cuma mengejar input saja, tapi juga efektifitas dan efisiensi. Semua berujung pada memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ucap Medi.

Medi mengaku telah selesai menyusun Anjab dan ABK untuk pegawai struktural. Tahun ini, pihaknya menargetkan akan menuntaskan Anjab dan ABK untuk pegawai fungsional.

“Setelah itu diharapkan kami bisa meminta evaluasi dari Kemenpan RB untuk Anjab dan ABK Kota Bandung,” ujarnya.* humas.bandung.go.id

 


Kata kunci:
asnorpadmedi mahendra

BAGIKAN

BERI KOMENTAR