Kamis, 20 September 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Layanan

PIPPK, Jawaban Kemajuan Pembangunan Kewilayahan Kota Bandung

Selasa, 27 Maret 2018

PIPPK, Jawaban Kemajuan Pembangunan Kewilayahan Kota Bandung
Humas.Bandung.go.id
KEGIATAN Bandung Menjawab menghadirkan Kasubag Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Pemkot Bandung Irna Winartin dan Analisis Pemerintahan Darmawansyah di Ruang Media Balai Kota Bandung, Selasa (27/3/2018).*

HumasBandung – Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) telah membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam upaya memenuhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun indeks kebahagiaan dan kemasyarakatan. PIPPK merupakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis partisipasi dan swadaya masyarakat yang telah memberikan kemajuan bidang infrastruktur maupun sosial ekonomi.

Terkait dengan pelaksanaan PIPPK, Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung, Irna Winartin pada kegiatan Bandung Menjawab di Ruang Media Balai Kota Bandung, Selasa (27/3/2018), mengatakan, tahun 2016 penyerapan anggaran PIPPK mencapai 96,11% dan tahun 2017 mencapai 93%.

“Kami yakin PIPPK merupakan salah satu program untuk menjawab kemajuan pembangunan di Kota Bandung,” ujar Irna.

Menururt Irna, banyak masyarakat yang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memajukan wilayah. “Kegiatan-kegiatan di PIPPK positif dan memiliki terobosan untuk masyarakat," tuturnya.

Ditambahkan Irna, kelebihan PIPPK salah satunya bisa direncanakan sendiri dan diatur oleh masyarakat dan wilayah. “Intinya jika PIPPK ingin berhasil, maka setiap wilayah harus merencanakan program sedemikian baik. Dari awal hingga akhir harus ada sinergitas semua unsur kewilayahan,” jelasnya.

Program pembangunan yang inovatif tersebut, lanjut Irna, memudahkan masyarakat untuk menciptakan kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan maupun lingkungan. Contohnya, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), perbaikan gorong gorong, dan perbaikan jalan.

PIPPK, tambah Irna, merupakan jawaban bagi masyarakat untuk melibatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Tak hanya memberikan manfaat, namun PIPPK juga memberikan tanggung jawab dan rasa nyaman kepada masyarakat karena pelibatan mereka dalam pembangunan wilayahnya.

“Sebagaimana amanat dalam Perda 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, PIPPK merupakan program pembangunan yang inovatif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan secara kolaboratif untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di kewilayahan,” papar Irna.***


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait