Kamis, 13 Desember 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita
Hasil Pertemuan yang Difasilitasi Komnas HAM

Dua Opsi untuk 11 KK Warga Tamansari

Jumat, 16 November 2018

Dua Opsi untuk 11 KK Warga Tamansari
Primanda Wijaksana/Humas.Bandung.go.id
KOMISIONER Komnas HAM, Munafrizal Manan dan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana usai pertemuan dengan warga Kampung Balubur RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Jumat (16/11/2018), di Ruang Tengah Balai Kota Bandung.*

HumasBandung - Sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) warga Kampung Balubur, RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, yang masih bertahan di lokasi pembangunan rumah deret, diminta memilih antara uang kerohiman atau lepas tuntas. Mereke diminta untuk menentukan pilihan pada Rabu, 21 November mendatang.

Demikian salah satu kesepakatan hasil pertemuan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan warga Kampung Balubur, RW 11 Kelurahan Tamansari yang difasilitasi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Jumat (16/11/18). Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bandung diwakili oleh Wakil Wali Kota, Yana Mulyana.

Yana menjelaskan, diantara kesepakatan yang terjalin pada pertemuan yang difasilitasi Komnas HAM tersebut, ada dua opsi yang harus diambil oleh 11 KK warga RW 11 Tamansari yang saat ini masih bertahan. Opsi tersebut adalah, memilih menerima uang kerohiman atau lepas tuntas.

"Selambat-lambatnya sampai hari Rabu, 21 November, warga harus memilih dua opsi, apakah uang kerohiman atau lepas tuntas. Gak ada istilah jual lepas," ujar Yana

Pada intinya, lanjutnya, kalau yang dipilih adalah uang kerohiman, maka setelah dibangun, warga tersebut dapat masuk ke rumah deret. Sebaliknya, kalau opsi yang dipilih adalah lepas tuntas, maka saat rumah deret sudah dibangun, warga bersangkutan tidak punya hak untuk masuk.

Opsi tersebut, lanjut Yana, hanya berlaku bagi 11 KK yang saat ini masih bertahan. Tidak berlaku bagi warga yang menolak pembangunan rumah deret yang sedang menempuh jalur hukum. 

"Komnas HAM kan tidak bisa memfasilitasi mediasi bagi yang sedang berproses hukum," katanya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan mengemukakan, pihaknya merasa bersyukur karena kedua belah pihak telah berbicara secara terbuka. Dengan begitu, masing-masing mengetahui apa yang menjadi sumbatan komunikasi selama ini. 

"Hasil pertemuannya konstruktif, para pihak punya semangat mencapai penyelesaian bersama. Tercapai kesepakatan yang akan ditindaklanjuti. Semangatnya menyelesaikan. Masing-masing pihak sama-sama mengetahui apa yang menjadi mis persepsi, mis komunikasi," ungkapnya saat ditemui selepas pertemuan.

Menurutnya, Komnas HAM sudah menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan SOP baik menindaklanjuti surat klarifikasi maupun mediasi hari ini yang merupakan mediasi kali kedua yang dilakukan Komnas HAM. Pernah sebelumnya pun ada pertemuan fasilitasi yang diinisiasi Pemkot Bandung. 

"Peran Komnas HAM sudah maksimal dilakukan, kami sudah melakukan sesuai kewenangan. Nanti kita lihat bagaimana realisasi dari kesepakatan ini seperti apa," sebutnya.* humas.bandung.go.id


Kata kunci:
mediasirumah deret

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait