Sabtu, 21 September 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

Disdik Siap Tampung Pengaduan Warga soal PPDB

Rabu, 11 Juli 2018

Disdik Siap Tampung Pengaduan Warga soal PPDB
IST.

HumasBandung - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Kota Bandung. Sejak hasil PPDB tingkat Kota Bandung diumumkan pada Senin (9/7/2018), sejumlah orang tua telah mendatangi Kantor Disdik Kota Bandung untuk menyampaikan beragam pengaduan.

Disdik telah menyediakan kanal penyaluran pengaduan, di antaranya di tingkat sekolah melalui Sub PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu maupun PPID di Kantor Disdik Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani.

“Kami menampung setiap aspirasi dari masyarakat. Di sekolah ada sub PPID Pembantu, kalau di sekolah tidak bisa selesai dalam 2 x 24 jam, maka bisa langsung menyampaikan pengaduan ke Disdik. Sampai sekarang kami masih membuka pengaduan,” ujar Sekretaris Disdik Kota Bandung, Mia Rumiasari saat ditemui di SMP Negeri 13, Jalan Mutiara, Turangga, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

Menurut Mia, tiap tahun hampir selalu ada masalah dalam pelaksanaan PPDB karena kebijakan tidak bisa mengakomodasi semua pihak. Permasalahan yang muncul kemudian disikapi sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku.

"Tahun lalu lebih ke masalah Rawan Meneruskan Pendidikan (RMP), sedangkan tahun sekarang lebih ke permasalahan zonasi sesuai kebijakan yang diterapkan. Terpenting bagaimana menyikapi permasalahan itu. Karena biasanya yang bermasalah itu yang tidak diterima di sekolah negeri. Hanya beda kecenderungan masalahnya saja,” katanya.

Mia menyebutkan, pada PPDB tahun ini terjadi peningkatan jika dilihat dari sisi kuota untuk calon peserta didik penduduk Kota Bandung. Tahun lalu jumlahnya digabungkan dengan kuota luar kota, sedangkan tahun ini untuk calon peserta didik dari luar kota dibatasi hanya 10%. Penerapan kuota 10% bagi calon peserta didik luar kota pun hanya di beberapa sekolah perbatasan saja.

Mengenai aspirasi dari masyarakat untuk menambah kuota di Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, Mia mengatakan, Disdik akan menampung aspirasi tersebut. Namun jika merujuk pada peraturan, untuk menambah kuota harus mempertimbangkan berbagai aspek. Seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, termasuk dari sisi jumlah rombongan belajar (rombel) yang dimungkinkan.

“Kita juga harus mempertimbangkan untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan. Kita tidak bisa mengabaikan hal tersebut,” katanya.* fauzan - humas.bandung.go.id



BAGIKAN

BERI KOMENTAR