Rabu, 12 Desember 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

Hari Pertama Kerja, Masyarakat Sudah Bisa Mendapat Pelayanan Publik

Kamis, 21 Juni 2018

Hari Pertama Kerja, Masyarakat Sudah Bisa Mendapat Pelayanan Publik
Suhendro Dradjad/Humas.Bandung.go.id
MENANDAI hari pertama kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1439 H, Kamis (21/6/2018), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelat halal bihalal di Plaza Balai Kota Bandung. Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin menjamin, pada hari pertama kerja, pelayanan publik sudah berjalan secara normal.*

HumasBandung - Hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idulfitri, seluruh pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah beroperasi secara normal. Demikian ditegaskan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin, Kamis (21/6/2018).

"Mulai hari ini (Kamis, 21/6/2018), seluruh instansi pemerintah telah beroperasi sesuai jam kerja normal," tegas Solihin di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kamis (21/6/2018).

Solihin mengungkapkan, sesuai ketentuan pemerintah, setelah cuti bersama tidak ada Aparatur Sipil Negara (ANS) yang diberi cuti tambahan. "Jadi hari ini harus masuk, tanggung jawab kepala perangkat daerah untuk mengawasinya,” katanya.

Pada hari pertama kerja di Pemkot Bandung, 98,16 persen ASN Pemkot Bandung sudah kembali bekerja. Karyawan yang tidak masuk kerja pada hari pertama, dikarenakan sakit, tugas belajar, dan izin yang dianggap penting.

Solihin menuturkan, sebelum cuti bersam, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudha diingatkan untuk bertanggung jawab atas kehadiran para ASN. Kepala OPD wajib mengawasi secara berjenjang kepada seluruh ASN.

“Di Kota Bandung sebetulnya gampang, tinggal nge-cek di elektronik. Siapa yang hadir, tidak hadir, dan terlambat bisa diketahui,” katanya.

Kepada pimpinan OPD, lanjutnya, diminta komitmennya untuk memberikan sanksi kepada ASN di instansinya masing-masing jika ada yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sanksi tersebut akan diberikan secara berjenjang, mulai dari staf hingga ke pimpinan OPD.

“Setiap ketidakhadiran harus ada sanksinya sesuai dengan ketentuan,” katanya.* humas.bandung.go.id



BAGIKAN

BERI KOMENTAR