Kamis, 13 Desember 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita
Penjabat Sekda Hadiri GISA

Pendataan Penduduk, Kota Bandung Jemput Bola

Rabu, 11 April 2018

Pendataan Penduduk, Kota Bandung Jemput Bola
Humas.Bandung.go.id
PENJABAT Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna Menghadiri Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Barat di Balairung Jendral Rudini Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor , Rabu (11/04/2018).*

HumasBandung - Guna menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, pemerintah melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (Administrasi Kependudukan) atau GISA. Untuk tingkat Jawa Barat, pencanangan gerakan ini dilakukan di Balairung Jenderal Rudini Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor, Rabu (11/4/2018). 

Pencanangan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Turut hadir, dan dihadiri antara lain oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Dadang Suprihatin.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan itu mengatakan, pendataan penduduk sebagai pendukung administrasi merupakan faktor penting penunjang kesuksesan Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 di Jawa Barat.

Menurut Zudan, data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, jumlah penduduk yang belum terekam mencapai 6,7 juta orang. Jumlah tersebut tersebar di 163 kabupaten/kota dari total 381 kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk Jawa Barat, Zudan menyebutkan, perekaman sudah mencapai 99%. Diperkirakan untuk Jawa Barat proses perekaman segera selesai.

Saat ini, lanjut Zudah, kapasitas perekaman di Indonesia mencapai 327.000 orang per hari. Dengan kapasitas tersebut, di setiap wilayah bisa merekam sebanyak 275 orang per hari.

“Di sini perlu adanya kerjasama semua pihak agar proses perekaman bisa terus berjalan. Di Kemendagri ada 18,9 juta blanko dan sudah tercetak 9 juta blanko. Masih ada 9 juta blanko lagi," katanya.

Diungkapkan Zudan, GISA selain terkait dengan pelaksanaan Pilkada serta Pileg dan Pilpres, juga karena hilir dari pembangunan adalah penduduk. Dengan data yang akurat, maka pemerataan pembangunan pun akan baik.

"Mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi, penggunaan data kependudukan sekarang sudah bergeser pada banyak hal seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokratisasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal," jelas Zudan.

Selain peningkatan secara kuantitas dalam proses perekaman, Zudan menegaskan, juga dilakukan peningkatan kualitas. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Pelayanan harus 1 jam sampai dengan 1 hari di kabupaten/kota. Penyelesaian dokumen harus 1 jam - 1 hari di kabupaten/kota bagi penduduk. Kabupaten/kota dan dinas wajib memberikan dukungan SDM (sumber daya manusia) dan sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan tersebut," jelasnya.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pencatatatan di Jawa Barat memang sudah mencapai 99 persen. Selain sedang menyelisaikan sisa penduduk yang belum direkam, saat ini juga sedang dilakukan perbaikan terhadap data yang ganda.

"Nantinya ingin data kependudukan disandingkan dengan Bappeda sehingga semua OPD akan mengacu ke data itu agar tepat sasaran," jelas Aher.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah lama menggunakan prinsip jemput bola agar bisa lebih mempermudah perekaman. Aparat kewilayahan datang langsung ke rumah warga untuk merekam e-KTP.

"Program perekaman e-KTP tersebut sudah berjalan sejak 2017 lalu. Sampai Maret 2018, sekitar 40 persen ajuan warga sudah dilayani secara langsung di rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempermudah warga untuk perekaman e-KTP," papar Dadang.

Ia juga menegaskan, dengan data kependudukan yang akurat maka akurasi penyebaran pendidikan serta kurangnya angka partisipasi pendidikan bisa terlihat. Sehingga Pemkot Bandung bisa memberikan perhatian khusus.

"Harapannya akurasi pendataan penduduk akan bisa dipertahankan sehingga kontinuitas pemerataan pembangunan serta validitas data dapat dijaga. Terutama pada masa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ini," ujarnya.***


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait