Minggu, 22 Juli 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

Inilah Pakta Integritas ASN Pemkot Bandung

Senin, 9 April 2018

Inilah Pakta Integritas ASN Pemkot Bandung
Humas.Bandung.go.id
ASN Pemkot Bandung hari ini (Senin, 9/4/2018) mendeklarasikan dan menandatangani Pakta Integritas ASN pada Pelaksanaan Pilgub Jawa Barat serta Pilwalkot Bandung Tahun 2018.*

HumasBandung – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hari ini (Senin, 9/4/2018) mendeklarasikan dan menandatangani Pakta Integritas ASN pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung Tahun 2018. Kegiatan dirangkaikan dengan apel pagi yang dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin.

Isi Pakta Integritas Netralitas ASN berupa penegasan bahwa ASN Pemkot Bandung akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Butir-butir pakta integritas selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait kegiatan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

4. Ikut berperan aktif menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung, Farhatun Fayziyyah mengingatkan kepada ASN untuk tidak coba-coba ikut serta dalam Pilkada. Para ASN diminta untuk mematuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“Surat Edaran Kemenpan RB itu rawan jika ASN mencoba-coba ikut serta dalam Pilkada. Harus kita apresiasi dan patuhi, sebab kalau tidak akan menimbulkan pelanggaran,” tegas farhatun.

Menurutnya, jika ASN melakukan pelanggaran, maka sanksinya cukup berat. Contohnya keterlambatan penerimaan gaji maupun sulit mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat. “Sudah seharusnya sesuai aturan yang ada, ASN harus netral dan tidak boleh ikut serta dalam acara Pilkada,” katanya.***



BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait