Minggu, 22 Juli 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

ASN Pemkot Bandung Deklarasikan Sikap Netral dalam Pilkada

Senin, 9 April 2018

ASN Pemkot Bandung Deklarasikan Sikap Netral dalam Pilkada
Humas.Bandung.go.id
DEKLARASI dan penandatangan pakta integritas dilakukan usai apel pagi yang dipimpin Pjs. Wali Kota Bandung, M. Solihin di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/4/2018).*

HumasBandung – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendeklarasikan dan menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN Pemkot Bandung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Deklarasi dan penandatangan pakta integritas dilakukan usai apel pagi yang dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin di Plaza Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Senin (9/4/2018).

Solihin dalam sambutannya mengatakan, ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Aturan netralitas ASN, lanjut Solihin, dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Nomer B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019; Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, serta Surat Edaran Wali Kota Bandung No. 800/SE.165-BKPP/2017 tentang Netralitas ASN dan Larangan Menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah.

"Seluruh ASN di Kota Bandung harus netral. Tugas ASN memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, "tegas Solihin.

Sementara itu, sesuai dengan aturan yang sudah disebutkan di atas, ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon dengan atau tanpa atribut; dilarang menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto pasangan calon kepala daerah lewat media online ataupun media sosial; foto bersama dengan pasangan calon dengan mengikuti gerakan atau simbol tangan yang bisa diartikan sebagai bentuk keberpihakan juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mengawasi hal tersebut, pelanggaran ASN jika terjadi sebelum penetapan calon, termasuk kategori pelanggaran kode etik perilaku dan sanksinya masih berupa sanksi moral. Apabila pelanggaran terjadi pada tahapan kampanye, maka sanksi yang dikenakan mulai penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan dari PNS.***



BAGIKAN

BERI KOMENTAR