Minggu, 22 Juli 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

Demi Opini WTP dan Masa Depan Bandung, BPKA Kebut Rapikan Aset

Kamis, 5 April 2018

Demi Opini WTP dan Masa Depan Bandung, BPKA Kebut Rapikan Aset
Humas.Bandung.go.id
SEKRETARIS BPKA Kota Bandung, Budhi Rukmana dan Kepala Bidang Aset BPKA Kota Bandung, Siena Halim dalam Bandung Menjawab, Kamis (5/4/2018).*

HumasBandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun ini sedang berusaha meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu upaya yang dilakukan adalah, menertibkan pendataan aset tetap yang menjadi sorotan BPK di tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Budhi Rukmana dalam kegiatan Bandung Menjawab yang diselenggarakan Bagian Humas Kota Bandung, Kasmis (5/4/2018), di Ruang Media Balaikota, menuturkan, beberapa sektor yang disoroti BPK adalah, piutang pajak, persediaan, aset, dan utang jangka pendek. Beberapa di antaranya sudah rampung dikerjakan dan sudah masuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“LKPD sudah diserahkan pada 29 Maret 2018. Setelah itu mulai 2 April BPK mulai mengaudit untuk LKPD 2017,” ujarnya.

Menurut Budhi, persoalan aset memang tidak mudah, namun Pemkot Bandung tetap mengupayakan supaya masalah tersebut bisa tuntas. Bukan hanya terkait dengan upaya meraih WTP, tetapi juga untuk kepentingan Pemkot Bandung di masa depan.

Budhi optimistis tahun ini opini WTP bisa terealisasi. “Bandung sangat berusaha keras untuk meraih WTP, ini sudah tercantum dalam RPJMD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kita, di tahun 2018 memang targetnya WTP,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Aset BPKA Kota Bandung, Siena Halim, setiap saat Pemkot Bandung memproses penyelesaian urusan asset. Tahun lalu, ada Rp 11 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap. Dari jumlah tersebut, tersisa Rp 2,7 triliun yang harus segera dituntaskan.

“Tahun lalu kurang lebih Rp 8 triliun aset yang diterima BPK. Kami memang kesulitan untuk menemukan data, terutama data-data lama sebelum tahun 2005,” jelas Siena.

Selain itu, lanjut Siena, setiap sektor memiliki karakteristik dokumennya sendiri. Seperti halnya sektor piutang pajak yang memerlukan keakuratan data terkait pelimpahan piutang.

“Apakah sudah cukup yakin bahwa yang bersangkutanlah yang memiliki piutang pajak, nilainya berapa, apakah wajib pajaknya mengakui, dan sebagainya. Itu butuh proses,” jelasnya.

BPKA telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih mengoptimalkan proses pendataan aset. “Karena ini merupakan harapan kita bersama. Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak agar cita-cita ini bisa terwujud,” ujar Siena.***


Kata kunci:
opini wtpaset

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait