Senin, 24 September 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Berita

Reformasi Birokrasi untuk Bandung Juara

Sabtu, 13 Januari 2018

Reformasi Birokrasi untuk Bandung Juara
HumasBandung.go.id
SELAMA tahun 2017, Pemkot Bandung sudah melakukan inovasi terkait reformasi birokrasi. Diantaranya menerapkan Smart City dalam tata kelola pemerintahan, contohnya e-RK, LAPOR, Sabilulungan , dan GAMPIL.*

HumasBandung - Mewujudkan Bandung Juara membutuhkan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mampu membangun visi misi tugas dan peranannya dengan baik. Untuk mewujudkan Bandung Juara yang unggul, nyaman, dan sejahtera, reformasi birokrasi sangat penting, karena diharapkan dapat mendorong pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Yossi Irianto, melalui reformasi birokrasi, kinerja ASN perlu dipercepat, efektif, dan efisien sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selama tahun 2017, Pemkot Bandung sudah melakukan inovasi terkait reformasi birokrasi. Diantaranya menerapkan Smart City dalam tata kelola pemerintahan, contohnya e-RK, LAPOR, Sabilulungan , dan GAMPIL.

“Aplikasi GAMPIL untuk mempermudah proses pendirian usahasupaya para pelaku UMKM dapat tertib berusaha dan terdaftar sehingga kami pun dapat memberikan fasilitasi peningkatan usaha. Penerapan sistem e-RK untuk menggenjot kinerja ASN, karena pemberian tunjangan yang dinamis membuat para ASN lebih kompetitif dalam menjalankan kinerja. Sistem ini menurut saya adalah gagasan yang baik, apalagi KPK sendiri telah merekomendasikan sistem ini untuk direplikasi oleh daerah lain,” katanya.

Percepatan reformasi birokrasi, tambah Yossi, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena tanpa human capital yang kompeten, solid, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat, reformasi birokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan.” Oleh karena itu, kami sangat konsen terhadap peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mencapai 22.000 orang,” ujarnya.

Menurut Yossi, terjadinya reformasi birokrasi ditandai dengan hadirnya perubahan, terutama dari sektor pelayanan publik, ketertiban administrasi, efisiensi anggaran, dan percepatan ketercapaian program pembangunan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari naiknya rangking akuntabilitas kinerja pemerintah kota dari nilai CC menjadi A dalam kurun waktu 1 tahun dan secara konsisten mampu dipertahankan performa tersebut hingga tahun ini.

Terkiat reformasi birokrasi, Pemkot Bandung membangun fondasi-fondasi yang kuat melalui regulasi. “Kami patenkan kebijakan kami ke dalam seperangkat aturan yang mengikat agar siapapun pemimpinnya dan apapun kondisinya sistem tersebut tetap berjalan. Kami telah menetapkan 32 Perwal sebagai tindak lanjut dari Perda Kota Bandung tahun 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Perwal tersebut mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung,” paparnya.***



BAGIKAN

BERI KOMENTAR