Selasa, 25 Juni 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel

Roda Otda Kota Bandung

Rabu, 2 Mei 2018

Penulis: Yayan A. Brillyana

HumasBandung - Otonomi Daerah semakin memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ini akan menjadi bukti setiap pemerintah daerah dalam menentukan dan membandingkan kinerja pemerintahan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri. Dimana secara keseluruhan, daerah yang berhasil memanfaatkan otonomi daerah yang baik, maka daerah itulah yang akan memiliki perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonominya daripada lainnya.

Pemerintah Kota Bandung mempunyai berbagai kebijakan untuk membangun dan mengatur daerahnya demi kemajuan warga dan kotanya. Semua kebijakan itu telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Pada setiap tahap 5 (lima) tahunan, RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2003-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Rencana pembangunan ini adalah bentuk adanya Komitmen dari Pemerintah Kota Bandung untuk membangun daerahnya demi kesejahteraan warganya. Dan rencana ini akan direalisasikan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pada akhir pemerintahan.

Ketika kebijakan otonomi daerah dicanangkan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan membangun good governance. Kebijakan-kebijakan dan berbagai upaya itu untuk menjadi lebih peka pada kebutuhan lokal, tetapi juga dapat bekerja lebih efisien dan efektif, khususnya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada warga masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

Kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung terletak pada tiga pilar, yaitu:
1. Inovasi
Membuat loncatan, dengan kreasi, ide, dan gagasan yang out of the box dengan tujuan mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. Contohnya inovasi konsep smart city.

2. Dekonsentrasi
Melimpahkan kewenangan sekaligus pembiayaannya kepada aparat kewilayahankecamatan dan kelurahan, sehingga permasalahan, pembangunan, dan oelayanan bisa dilaksanakan dengan cepat tanpa melewati birokrasi yang panjang.

3. Kolaborasi
Menggandeng semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan program, misalnya memaksimalkan corporate social responsibility (CSR) yang diberikan dunia usaha.

Perencanaan yang bagus dan matang --seperti dikemukakan Pjs. Wali Kota Bandung Muhamad Solihin—akan berdampak pada kegiatan yang berjalan dengan baik. Sehingga pembangunan sebuah kota akan terus maju. Tetapi yang harus diperhatikan ialah segala perencanaan yang dibuat dari tingkat kota harus terintegrasi dengan perencanaan dari tingkat provinsi dan pusat. Dan, itu semua sudah dilaksanakan dengan baik di Kota Bandung.

Perencanaan dan kinerja yang baik berbuah prestasi tinggi diraih Kota Bandung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Malam Apresiasi Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII Tahun 2018 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018). Penghargaan diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin.

Penghargaan diberikan kepada Pemkot Bandung atas Prestasi Kinerja Tertinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016. Pemkot Bandung menduduki peringkat ke-7 dari 93 kota besar dengan nilai 3,4110. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ini merupakan kedua kalinya Kota Bandung mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan LPPD. Sungguh sangat membanggakan. Kebanggaan yang diharapkan lebih memacu kinerja dalam upaya membangun Kota Bandung lebih maju.***



BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait