Selasa, 21 Agustus 2018 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel
Esai

Andai Saja Politik Itu Jazz

Minggu, 4 Februari 2018

Penulis: Noe Firman

HumasBandung - Apa itu jazz dan apa itu politik? Apa pula yang membedakan atau yang menyamakan keduanya? Secara harfiah saja, baik jazz maupun politik sulit didefinisi­kan. Sulit, karena begitu ba­nyak pendapat atau teori yang melatarbelakanginya. Coba saja tanyakan kepada seratus orang, Anda pasti mendapat seratus jawaban yang berbeda dan semuanya boleh jadi benar. Jadi, daripada pusing-pusing mencari jawaban pertanyaan itu, mendingan dengarkanlah (indahnya) jazz atau rasakanlah (riuhnya) politik.

Sebagai aliran musik, jazz memang mempunyai sejarah panjang, sehingga tidak mungkin diuraikan secara mendetail dalam tulisan ini. Namun, tanpa bermaksud nyanyahoanan apalagi memberikan definisi baru, inti dari musik jazz adalah improvisasi dan sinkopasi. Memainkan jazz berarti menjaga dan memberi kebebasan berekspresi dalam menjelajahi nada-nada, tidak ”mengatur” atau ”diatur”, tetapi tidak keluar dari koridor blue note. Jadi, meski ada perbedaan dan ada ruang improvisasi yang sangat luas, harmoni tetap terjaga.

Sejak awal berkembangnya jazz awal abad 19 di New Orleans, Amerika Serikat dan terus berkembang ke seluruh dunia hingga saat ini, perdebatan tentang ”apa itu jazz” memang tidak pernah berhenti.

Dalam perkembangannya, jazz terus beranak pinak. Sekarang kita tentu mengenal jazz mainstream, jazz alternatif, jazz kontemporer, latin jazz, smooth jazz, jazz rock, jazz fussion, dan banyak lagi aliran musik dengan label jazz. Apa pula itu? Kalau ingin membuktikan betapa beragamnya jazz, simak gelaran-gelaran Jakarta International Java Jazz Festival. Di sana, puluhan musisi dan grup jazz ternama dari Indonesia dan sejumlah negara akan membuktikan betapa perbedaan dan kebebasan bisa menghasilkan harmoni yang indah untuk dinikmati.

Lalu apa hubungannya jazz dengan politik? Sebenarnya tidak ada, meski banyak kalangan yang me­ngaitkan keduanya karena sama-sama mengandung unsur seni. Tetapi, seni dalam jazz sangat jelas, yakni membangun komposisi yang indah. Sedangkan unsur ”seni” dalam politik sangat absurd, karena politik sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, bukan keindahan.

Namun, jazz dan politik seolah ada keterkaitan ketika musisi jazz Tanah Air Idang Rasjidi melontarkan gagasannya agar politisi mau belajar atau setidaknya mendengarkan musik jazz. ”Politikus di Tanah Air seharusnya mulai belajar jazz agar bisa saling menghargai dan tidak bertikai terus-menerus,” kata pianis yang lihai melakukan scat singing itu kepada kantor berita Antara di Pangkalpinang, Bangka-Belitung, beberapa waktu lalu.

Kekuatan jazz adalah adanya perbedaan, baik jenis ins­trumen, pola dan cara memainkan, hingga para pemainnya. Namun, dari perbedaan itulah justru tercipta harmonisasi yang padu. Jadi, mengutip pandangan Idang, politik seharusnya dimainkan seperti jazz, di mana perbedaan dipadukan menjadi suatu harmoni yang mampu menghasilkan nada indah.

Jazz membuka ruang yang lebar dan kebebasan untuk berkreasi, berekspresi, dan mengeksplorasi kemampuan personal, --tidak mengatur dan diatur--, serta memegang teguh semangat memberi, spirit to give.

Politik justru sebaliknya. Harus fatsun. Jika tidak sesuai de­ngan tujuan seseorang atau segelintir orang yang berada di lingkaran elite dalam upayanya meraih kekuasaan, kreasi dan improvisasi justru diharamkan. Semuanya harus patuh, taklid. Saya jadi teringat dengan pernyataan dedengkot jazz Miles Davis (1926-1991) yang sangat terkenal; ”I play it first and tell you what it is later…”. Dalam konteks politik, pernyataan peniup terompet legendaris itu bisa bermakna; berbuatlah dahulu, baru bicara. Bukan sebaliknya.***


Kata kunci:
politikjazz

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait